Beberapa hari yang lalu, saya meluangkan waktu untuk menonton sebuah karya yang jujur saja, meninggalkan rasa sesak yang luar biasa di dada. Sebuah film dokumenter terbaru produksi Watchdog yang disutradarai oleh salah satu idola saya, Dandhy Dwi Laksono, berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin meluruskan satu hal: jangan terkecoh oleh judulnya. Film ini sama sekali tidak sedang membedah dogma atau sentimen agama. Judul itu adalah sebuah tamparan satir. Film ini berkisah tentang jeritan lingkungan, perampasan ruang hidup, dan sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat sunyi di ujung paling selatan Pulau Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke.
Menonton film ini seperti dipaksa melihat sebuah luka yang menganga lebar, di mana rasa sedih, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu.
Bayangkan sebuah wilayah seluas 2,5 juta hektar, luas yang hampir setara dengan gabungan beberapa provinsi di Jawa, sedang dirombak paksa secara masif. Di atas kertas-kertas kerja di Jakarta, proyek ini terdengar sangat mulia: sebuah Proyek Strategis Nasional demi "kemandirian energi" dan "swasembada pangan".
Pemerintah ingin kita berhenti mengimpor gula dan mulai beralih ke bahan bakar nabati melalui program biodiesel B50 dan bioetanol. Skalanya tidak main-main, dibagi ke dalam tiga pilar raksasa: 1,11 juta hektar untuk perkebunan tebu, 1,18 juta hektar untuk food estate padi, dan 400.000 hektar sisanya untuk kelapa sawit.
Namun, ada satu hal mendasar yang sengaja dilupakan oleh para pembuat kebijakan: tanah yang akan diubah menjadi perkebunan raksasa itu bukanlah lahan kosong.
Bagi masyarakat adat Papua, hutan primer, sabana, dan rawa-rawa di sana adalah lumbung pangan alami mereka. Jika kita terbiasa berbelanja kebutuhan pokok di supermarket, masyarakat di sana berbelanja di hutan. Mereka berburu, meramu, dan mengambil apa yang disediakan alam secara gratis selama turun-temurun.
Ketika korporasi besar dan BUMN datang membawa traktor, mereka tidak sedang menanam masa depan, melainkan sedang menghancurkan dapur alami masyarakat adat. Tragisnya, masyarakat lokal yang sejarahnya adalah peramu kini dipaksa menjadi petani padi di atas tanah ulayat mereka sendiri. Ini bukan kemajuan, melainkan sebuah pemaksaan budaya yang kejam.
Membaca sejarah pembangunan kita seperti melihat sebuah lingkaran setan yang bebal. Kita seperti menolak untuk belajar dari kegagalan. Tiga dekade lalu, Presiden Soeharto gagal total mengubah 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi sawah. Proyek itu menyisakan kehancuran ekologis yang permanen. Alih-alih belajar, cetak biru kegagalan itu justru dibawa ke tanah Papua pada tahun 2010 di era Presiden SBY melalui proyek MIFEE. Hasilnya? Hutan adat suku Malin dibabat habis, swasembada tetap jadi angan-angan, dan alam Papua mengalami luka yang amat dalam.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, proyek yang sama justru dihidupkan kembali dengan skala yang jauh lebih raksasa. Padahal secara teknis, tanah di Merauke yang memiliki keasaman tinggi sangat tidak ramah untuk padi. Namun, suara para pakar dan jeritan masyarakat adat sengaja dilompati melalui aturan kilat Keppres Nomor 15 Tahun 2024. Atas nama "jalur cepat", status ratusan ribu hektar hutan diubah menjadi HGU hanya dalam hitungan bulan saja.
Lalu, siapa yang berpesta di atas tanah ulayat ini? Siapa lagi kalau bukan para elite penguasa dan gurita bisnisnya.
Di garis depan, ada nama John Lyn Group milik Haji Isam (Andi Syamsuddin Arsyad). Demi mempercepat proyek ini, ia memesan 2.000 unit ekskavator sekaligus dari produsen raksasa Cina senilai kurang lebih Rp4 triliun, sebuah rekor pesanan tunggal alat berat terbesar dalam sejarah dunia. Pasukan besi ini bergerak serentak meratakan paru-paru Papua, seringkali melompati prosedur wajib seperti kajian Amdal. Selain itu, ada juga keluarga konglomerat Fangiono melalui PT Surya Dumai Industri Tbk yang menjadi mesin penggerak logistik sekaligus pembuka karpet merah bagi modal internasional.
Inilah potret nyata dari kapitalisme kroni. Keuntungan megah dinikmati oleh segelintir elite yang punya akses kekuasaan, sementara masyarakat asli Papua harus menanggung beban kerusakan lingkungannya.
***
Hal yang paling membuat dada saya bergemuruh saat menonton dokumenter ini adalah ketika melihat bagaimana pendekatan keamanan digunakan secara telanjang untuk mengawal jalannya investasi.
Saat ini, ada sekitar 56.000 personel TNI yang disiagakan di tanah Papua. PBB bahkan melaporkan adanya pengalihan tugas lima batalion infanteri khusus hanya untuk menjaga proyek food estate ini. Muncul sebuah rasio yang sangat mengerikan dan membuat bulu kuduk merinding: satu tentara untuk setiap 100 warga Papua.
Kehadiran moncong senjata di tengah pemukiman menciptakan atmosfer ketakutan. Warga dipaksa menandatangani surat pelepasan tanah adat di bawah intimidasi. Siapapun yang mencoba bersuara atau menolak berkompromi dengan perusahaan akan dengan sangat mudah dicap sebagai "simpatisan kelompok separatis" atau "pemberontak". Stigma keji ini menjadi alat paling efektif untuk mengkriminalisasi dan membungkam suara-suara kritis warga.
Dampaknya? Sebuah tragedi kemanusiaan dalam bentuk pengungsian massal yang sangat sunyi. Sejak tahun 1995 hingga 2026 ini, konflik bersenjata dan perampasan lahan telah memaksa lebih dari 107.000 orang meninggalkan rumah mereka. Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Maybrat, hingga Lanny Jaya menjadi saksi bisu bagaimana ribuan keluarga harus lari ke tengah hutan terpencil demi mencari keselamatan. Ratusan orang meninggal karena kelaparan dan penyakit di kamp pengungsian. Mirisnya, angka-angka kematian ini hampir tidak pernah mendapatkan ruang di layar televisi nasional kita.
"Ketika hukum buatan manusia dirasa tumpul, dan perlindungan dari negara tak kunjung datang, ke mana lagi rakyat kecil harus mengadu?"
Selama berpuluh-puluh tahun, gereja di Papua adalah benteng pertahanan paling kokoh bagi masyarakat tertindas. Namun, dalam hiruk-pikuk proyek di Merauke ini, benteng itu tampak retak dari dalam. Terjadi perpecahan batin yang sangat menyakitkan. Di Jakarta, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap proyek strategis ini demi alasan birokratis ekonomi. Di tingkat lokal, pimpinan Keuskupan Agung Merauke pun cenderung bersikap lunak pada penguasa.
Kekecewaan jemaat di akar rumput akhirnya meledak pada Februari 2026. Kelompok Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua menggelar protes keras di halaman Katedral Santo Fransiskus Xaverius Merauke. Mereka menuntut para pemimpin gereja kembali ke khitahnya: berdiri tegak di samping masyarakat adat yang sedang terluka, bukan duduk manis bersama para pengusaha proyek. Namun, kenyataan yang mereka terima sangat pahit: aksi damai tersebut dibubarkan secara paksa dan keras oleh aparat kepolisian di dalam lingkungan gereja itu sendiri.
Di tengah rasa sepi dan putus asa karena ditinggalkan oleh institusi yang mereka percayai, masyarakat adat Papua menolak untuk bertekuk lutut. Lahirlah sebuah gerakan perlawanan yang luar biasa unik sekaligus mengharukan: gerakan Salib Merah.
Masyarakat adat, khususnya suku Auyu, menancapkan sekitar 1.800 hingga 2.000 salib kayu berwarna merah menyala di sepanjang perbatasan tanah adat mereka. Salib-salib merah ini adalah simbol peleburan rasa sakit. Mereka menyatukan kisah pengorbanan Yesus Kristus dengan penderitaan yang sedang mereka alami. Bagi mereka, tanah kehidupan mereka sedang disalibkan demi ambisi sepihak penguasa. Warna merah yang menyala itu menjadi pengingat visual yang pilu tentang darah rakyat Papua yang telah tumpah selama enam dekade operasi militer di sana. Melalui ribuan salib ini, mereka membawa perjuangan ke ranah spiritual, mengetuk pintu langit, dan menjadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan terakhir mereka.
Perjuangan ini juga diperkuat dengan hukum adat sasi (larangan tradisional bagi pihak luar untuk merusak hutan suci) serta ritual budaya Pesta Babi, sebuah ruang sakral untuk mengonsolidasikan kekuatan sosial dan menegaskan kembali bahwa hutan mereka sanggup memberi kehidupan yang makmur tanpa harus digantikan oleh industri skala besar. Beruntung, di tingkat akar rumput, para pastor, pendeta, dan aktivis gereja pribumi masih setia berdiri menyuarakan jeritan umatnya dari atas mimbar-mimbar agama.
Apa yang sedang terjadi di Papua hari ini, sebagaimana direkam dengan sangat berani oleh film Pesta Babi bukan hanya masalah pohon yang tumbang atau lingkungan yang rusak. Dalam ruang akademis, fenomena ini dikenal sebagai Etnosida atau Genosida Dingin (Cold Genocide).
Ini adalah sebuah proses pemusnahan sebuah bangsa yang tidak dilakukan lewat pembantaian massal yang cepat dan gaduh, melainkan lewat cara yang pelan, sunyi, namun mematikan. Caranya adalah dengan menghancurkan basis pangan lokal, memutus hubungan spiritual mereka dengan tanah leluhur, memarginalkan mereka secara hukum karena tidak memiliki KTP, lalu melabeli mereka sebagai kelompok "primitif" yang harus diselamatkan lewat modernisasi paksa.
Jika hutan dihancurkan dan manusianya disingkirkan, ini bukan lagi soal kemandirian energi. Ini adalah cetak biru penghapusan sebuah bangsa, mengulang sejarah pilu suku Aborigin di Australia dan Indian di Amerika Utara.
Di luar semua analisis ini, masih banyak sekali detail kenyataan di lapangan yang harus teman-teman saksikan sendiri. Saya benar-benar merekomendasikan teman-teman untuk mencari info pemutaran komunitas terdekat di kota atau desa Anda.
Tontonlah film Pesta Babi ini, setidaknya sekali seumur hidup. Kita perlu melihat kegelapan ini agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang abai terhadap hilangnya sebuah peradaban.
Komentar
Posting Komentar